apa yang di maksud dengan perekonomiyan kerakyatan dan sebutkan ciri ciri positif dan negativ

Ciri-ciri positif ekonomi kerakyatan antara lain:
a.   Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan (Pasal 33 UUD 1945). b.   Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (Pasal 33 UUD 1945). c.   Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33 UUD 1945). d.   Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersaman, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. e.   Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antar daerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendayagunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. f.    Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijakannya dan pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula (Pasal 23 UUD 1945). g.   Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikendaki serta mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 UUD 1945) h.   Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat (Pasal 33 penjelasan UUD 1945). i.    Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum (Pasal 33 penjelasan UUD 1945). j.    Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara (Pasal 34 UUD 1945)
Sedangkan ciri-ciri negatif yang harus dihindari dalam sistem ekonomi kerakyatan:
a.   Sistem free fight liberalism (sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan) yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. b.   Sistem etatisme yang mana negara beserta aparatur ekonomi rakyat bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. c.   Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.